Konsep mengenai pendidikan yang aman dan nyaman bagi setiap individu kini mulai digaungkan secara nasional melalui program Sekolah Ramah Anak. Kebijakan ini menekankan pada lingkungan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi, baik yang datang dari sesama siswa maupun dari tenaga pendidik. Namun, di tengah maraknya kasus perundungan yang viral akhir-akhir ini, muncul pertanyaan besar di benak masyarakat: apakah standar tersebut sudah benar-benar menjadi realita di lapangan, ataukah hanya sekadar slogan administratif untuk memenuhi akreditasi semata?
Mewujudkan Sekolah Ramah Anak membutuhkan lebih dari sekadar spanduk berwarna cerah atau deklarasi tertulis di gerbang sekolah. Realita di banyak daerah menunjukkan bahwa sistem pelaporan kekerasan masih sangat lemah, di mana korban seringkali takut untuk bersuara karena khawatir akan mendapatkan stigma negatif atau justru dipersalahkan. Selain itu, pemahaman guru mengenai disiplin positif masih sangat terbatas; masih ada oknum pendidik yang menganggap hukuman fisik atau verbal sebagai cara efektif untuk mendidik, padahal hal tersebut justru menciptakan trauma mendalam bagi siswa.
Indikator keberhasilan dari Sekolah Ramah Anak seharusnya terlihat dari bagaimana siswa merasa bahagia dan terlindungi saat berada di lingkungan sekolah. Hal ini mencakup ketersediaan fasilitas yang inklusif bagi siswa penyandang disabilitas, toilet yang bersih dan aman, serta adanya ruang konseling yang benar-benar berfungsi sebagai tempat curhat yang rahasia. Seringkali, aspek non-fisik seperti pembangunan budaya empati dan saling menghargai justru terlupakan karena sekolah terlalu sibuk dengan pemenuhan target kurikulum akademik yang padat, sehingga mengabaikan kesejahteraan mental peserta didiknya.
Perlu ada komitmen kuat dari kepala sekolah dan jajaran guru untuk mengubah budaya sekolah dari otoriter menjadi partisipatif demi mencapai visi Sekolah Ramah Anak. Siswa harus dilibatkan dalam pembuatan aturan kelas dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa rasa takut. Pelatihan khusus mengenai kesehatan mental remaja dan cara menangani konflik secara damai harus diberikan kepada seluruh warga sekolah secara berkala. Tanpa perubahan pola pikir dari para pendidik, kebijakan ini hanya akan menjadi dokumen mati yang tidak memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak kita.