Dunia pendidikan kembali dicoreng oleh isu lama yang terus berulang dalam bentuk baru, yakni pungutan liar yang dibungkus dengan alasan operasional. Munculnya skandal Pungli Sekolah yang dilakukan secara terorganisir telah mencederai kepercayaan orang tua siswa terhadap integritas institusi pendidikan. Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah penarikan biaya tambahan yang dalihnya untuk meningkatkan perlindungan fisik siswa. Namun, pada kenyataannya, banyak pihak yang mempertanyakan transparansi mengenai penggunaan Dana tersebut karena fasilitas keamanan di lapangan tetap tidak menunjukkan adanya perbaikan atau pembaruan yang signifikan.
Praktik Pungli Sekolah biasanya dilakukan dengan cara memaksa atau memberikan tekanan psikologis kepada wali murid melalui kedok sumbangan sukarela. Uang yang terkumpul seringkali dikelola tanpa laporan keuangan yang jelas dan tidak melalui prosedur audit resmi. Ketidakjelasan mengenai ke mana sebenarnya Dana keamanan ini mengalir menimbulkan kecurigaan adanya korupsi berjamaah yang melibatkan berbagai oknum di tingkat manajemen. Hal ini sangat ironis, mengingat di satu sisi sekolah meminta biaya lebih untuk alasan keselamatan, namun di sisi lain hak dasar siswa untuk mendapatkan perlindungan tetap terabaikan.
Banyak orang tua yang merasa terjepit karena takut jika tidak membayar, anak-anak mereka akan mendapatkan perlakuan diskriminatif di kelas. Tekanan sistematis ini membuat praktik Pungli Sekolah terus langgeng selama bertahun-tahun. Jika benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa, seharusnya setiap rupiah dari Dana tersebut bisa terlihat hasilnya dalam bentuk peningkatan jumlah personel keamanan, perbaikan sistem CCTV, atau pengadaan alat pemadam kebakaran yang layak. Sayangnya, dalam banyak kasus, skandal ini terungkap setelah terjadi insiden keamanan yang membuktikan bahwa infrastruktur sekolah sebenarnya masih jauh dari kata memadai.
Pemerintah melalui dinas pendidikan terkait harus melakukan investigasi mendalam terhadap setiap laporan mengenai Pungli Sekolah. Pengawasan yang lemah dari pihak eksternal memberikan ruang bagi oknum untuk terus mengeruk keuntungan pribadi dari sektor pendidikan. Transparansi adalah kunci utama dalam pengelolaan Dana publik maupun sumbangan dari masyarakat. Setiap sekolah wajib mempublikasikan laporan penggunaan anggaran secara berkala agar orang tua siswa dapat mengetahui secara pasti kontribusi mereka digunakan untuk apa, sehingga tidak ada lagi ruang gelap yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sempit.