Isu Biaya Siluman atau pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah menjadi masalah klasik yang terus membebani wali murid. Biaya Siluman ini sering dikemas dalam berbagai istilah, seperti sumbangan sukarela, uang pembangunan, atau iuran kegiatan yang bersifat memaksa. Praktik ini bertentangan dengan semangat pendidikan gratis dan menjadi penghalang serius bagi akses pendidikan yang adil dan merata.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara tegas melarang sekolah negeri memungut iuran wajib kepada siswa. Larangan ini mencakup semua bentuk pungutan, kecuali sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Namun, kenyataannya, Biaya Siluman ini masih marak terjadi, memanfaatkan ketidakpahaman wali murid terhadap regulasi.
Biaya Siluman ini berkontribusi besar terhadap pelebaran Kesenjangan Kualitas pendidikan. Keluarga miskin yang terbebani pungutan ini seringkali terpaksa mengeluarkan anak mereka dari sekolah atau menunda pendidikan anak. Dampaknya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak menjadi terabaikan.
Praktik Biaya Siluman ini biasanya dilakukan oleh oknum komite sekolah yang bekerja sama dengan pihak manajemen sekolah. Pungutan seringkali tidak tercatat secara transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Evaluasi Sistem pengawasan internal sekolah dan peran aktif Advokasi Kesehatan oleh wali murid diperlukan untuk membongkar praktik ini.
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menerima ratusan laporan terkait Biaya Siluman setiap tahun ajaran baru. Mayoritas laporan yang masuk terkait dengan pungutan seragam, study tour, dan biaya perpisahan. Laporan ini menunjukkan bahwa praktik hidden fee ini telah terstruktur dan berlangsung secara sistematis.
Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Inspektorat Daerah wajib memperkuat pengawasan dan menindak tegas kepala sekolah yang terbukti terlibat pungli. Hukuman administrasi, mulai dari pencopotan jabatan hingga penundaan kenaikan pangkat, harus diterapkan tanpa pandang bulu untuk menciptakan efek jera.
Pihak kepolisian sektor melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terlibat dalam pengusutan kasus pungli yang melibatkan kerugian negara atau penggunaan fasilitas sekolah. Kompol Eko Prasetyo, S.H., M.H., mengingatkan pada hari Kamis, 10 April 2031, pukul 10.00 WIB, bahwa pungutan tanpa dasar hukum adalah tindak pidana.
Transparansi anggaran sekolah, didukung Leadership Klinis yang berintegritas, adalah solusi untuk menghilangkan Biaya Siluman. Pendidikan yang bebas pungli akan meringankan beban keluarga, Mengatasi Kesenjangan, dan mendukung masyarakat mencapai Kemandirian Finansial melalui investasi terbaik, yaitu pendidikan.